Infobrita.com|Gorontalo – Sebuah video viral yang menampilkan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, menuai kecaman luas dari masyarakat. Dalam rekaman yang diduga direkam oleh seorang perempuan yang duduk di sampingnya saat berkendara, Wahyudin dengan santai melontarkan pernyataan provokatif yang dianggap melecehkan rakyat.
“Kita menuju Makassar menggunakan uang negara, kita rampok saja uang negara ini! Kita habiskan aja! Biar negara ini makin miskin! Siapa zi!? Wahyudin Moridu! Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berenti uwti! Masih lama!” demikian ucapnya dalam rekaman tersebut.
Ketua Umum Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K), Andi Abdul Rahman Onge atau akrab disapa Andi Aro, menilai pernyataan tersebut bukan sekadar memalukan secara pribadi, melainkan telah melukai hati rakyat yang tengah berjuang menghadapi situasi ekonomi sulit, Jumat 18 September 2025.
“Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk, sangat tidak pantas seorang wakil rakyat justru mengucapkan hal-hal yang terkesan menghamburkan uang negara. Ucapan itu bentuk penghinaan terhadap penderitaan masyarakat kecil,” tegas Andi Aro.
Sebagai putra daerah asal Gorontalo, Andi Aro menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo tidak boleh berdiam diri. Ia menuntut agar Badan Kehormatan DPRD segera memanggil Wahyudin Moridu untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, sekaligus menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak terhormat.
“Kalau DPRD hanya diam, berarti lembaga ini rela membiarkan citranya hancur oleh ulah satu anggotanya. Rakyat butuh bukti nyata bahwa wakilnya masih memiliki etika dan tanggung jawab moral,” ujarnya.
Video tersebut memicu reaksi keras warganet. Banyak yang menilai bahwa candaan mengenai “merampok uang negara” tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat publik, apalagi dari anggota dewan yang digaji dengan uang rakyat.
Aktivis lokal Mohamad Akbar Monoarfa alias Yogis, yang juga Anggota TIMSUS LP.K-P-K, turut bersuara. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus dijadikan momentum bagi DPRD untuk menunjukkan ketegasan menegakkan kode etik, atau kepercayaan rakyat terhadap wakilnya akan semakin runtuh.
Andi Aro kembali menegaskan, LP.K-P-K akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Rakyat sudah terlalu sering dikecewakan oleh tingkah laku oknum pejabat. Jika DPRD tidak segera bertindak, kami siap membawa isu ini ke ranah yang lebih luas, bahkan hingga ke pemerintah pusat, agar ada evaluasi menyeluruh,” tegasnya.(SP)
